Disdukcapil MBD ikut Rakornas Dukcapil 2024 di Batam

Dinas Dukcapil Berita Dinas 03 Maret 2024 104 kali Disdukcapil MBD ikut Rakornas Dukcapil 2024 di Batam Rakornas Dukcapil 2024

BATAM, KEPRI – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian  membuka Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) 2024,yang diadakan di Hotel Harmoni One, Batam Center, (27/2/2024) malam

Mendagri, dalam sambutanya menyampaikan,urgensi Rakornas Dukcapil. Ia menegaskan betapa pentingnya keberadaan Dukcapil di Indonesia “Dukcapil adalah satu- satunya lembaga yang memiliki data kependudukan terlengkap, sehingga menjadikan dukcapil sebagai salah satu lembaga yang terpenting keberadaannya di Indonesia, ” katanya.

Ia mencontohkan beberapa kementerian dan lembaga negara lainnya yang bergantung kepada data Dukcapil sebagai dasar kebijakan.“Seperti Kementerian Keuangan menjadikan data milik Dukcapil untuk menyeragamkan NPWP, Kepolisian untuk menerbitkan SIM dan SKCK memakai data Dukcapil, yang tak kita lupa ketika terjadi Covid Kementerian Kesehatan melakukan tracking dengan memakai data milik Dukcapil,” ucap Menteri Tito.

“Dukcapil merupakan lembaga yang erat kaitannya dalam kemajuan Daerah, karena dengan data yang didapat dari Dukcapil, Pemerintah Daerah khususnya Kepri dapat menentukan arah kebijakan yang akan diambil untuk menentukan arah pembangunan dan program yang sesuai dengan penduduk di daerah masing-masing” .

7 Point penting yang disampaikan kemendagri dalam sambuatannya juga Hal penting yang perlu dilakukan ke depan, yaitu:

pertama, mempertahankan dan meningkatkan hal-hal yang sudah baik seperti integritas, sistem, dan kompentensi. Saya dalam kesempatan itu juga mengapresiasi berbagai capaian prestasi Dukcapil yang perlu dipertahankan. Kemudian terkait kompetensi yang berkenaan dengan hal teknis, saya menyampaikan agar para tenaga terampil di bidang teknologi informasi untuk ditingkatkan.
.
Kedua, memperbaiki integritas aparatur untuk sungguh-sungguh melayani masyarakat dan zero pungutan liar (pungli) yang merusak nama Dukcapil di mata publik. Saya menekankan agar pihak Dukcapil menjaga integritas yang ditandai dengan tidak adanya kasus terkait pungli maupun masalah yang berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
.
Ketiga, Dukcapil perlu proaktif untuk mendata dan menjaring masyarakat maupun penduduk yang belum terdata, misalnya masyarakat di daerah terpencil dan terisolasi. Keempat, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menangani daerah-daerah yang internetnya lambat/gangguan.
.
Kelima, memperkuat data center dan infrastruktur Dukcapil melalui anggaran yang bersumber dari Bank Dunia dan sumber lainnya, terutama untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam rangka memperkuat infrastruktur, saya menegaskan pula agar daerah perlu memperkuat kapasitas fiskal atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.
.
Keenam, melakukan pembinaan karier untuk pegawai di lingkungan Dukcapil pusat dan daerah dengan menerapkan sistem merit. Ketujuh, mendukung lembaga pemerintah maupun non-pemerintah agar menjadikan sistem Dukcapil sebagai basis data bagi sistem pemerintahan berbasis elektronik, baik di pusat dan daerah. tegas-nya

Selain Menteri Dalam Negeri turut hadir Menteri PAN RB yang  menjelaskan tentang peran penting Dukcapil terutama terkait digital ID atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai salah satu aplikasi SPBE prioritas dan untuk mempermudah berbagai layanan publik.

Identitas Digital menjadi kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan. Dengan adanya identitas digital maka cukup dengan satu identitas seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadinya.

Dalam sidang kabinet paripurna pada 9 Januari 2024, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah merupakan keharusan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam kerangka Digital ID dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengintegrasian layanan.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menuturkan kedepan proses pengurusan layanan lebih simpel, cepat, dan mudah. Tidak perlu fotocopy KTP lagi untuk mengakses layanan, dan tentunya dengan IKD keamanan data pribadi lebih terjamin. Satu kali isi data bisa untuk berbagai layanan.






Kegiatan Rakornar dikitu oleh seluru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Pusat, Provinsi hingga Kabupaten Kota se-Indonesia. Kabupaten Maluku Barat Daya diwakili Oleh Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 


  • Rakornar dilakukan selama 3 hari dan diharapkan menjadi tolak ukur bagi Disdukcapil seluruh Indonesia untuk lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat . KALWEDO !!